Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan memeriksa sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai. Penyidik menemukan adanya transaksi ilegal terkait pemberian pita cukai rokok.
“Karena memang fokus dari perkara ini Di antaranya 2 hal itu mendalami bagaimana proses-proses importasi barang itu dikondisikan dan juga soal pengurusan pita juga,” kata juru bicara KPK Budi Prsetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Jumat, 17 April 2026.
Budi mengatakan, KPK menemukan dokumen yang menjelaskan adanya transaksi pejabat Ditjen Bea dan Cukai kepada sejumlah pengusaha rokok. Saat ini, semua temuan diekstraksi untuk mendalami kasus.
“Semua dokumen ataupun barang bukti elektronik nantinya akan dibuka diekstrak, dianalisis oleh penyidik untuk membantu dalam proses penyidikan ini,” ujar Budi.
Sejalan dengan itu, sejumlah pengusaha rokok yang namanya tercatat dalam dokumen temuan KPK diperiksa. Sehingga, bukti yang dimiliki penyidik menjadi banyak untuk pengembangan perkara.
KPK mengembangkan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea Cukai. Pegawai Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo (BPP) ditangkap.
Penyidik langsung membawa Bayu ke Gedung Merah Putih KPK usai ditangkap. Sebelum upaya paksa itu dilakukan, KPK lebih dulu menetapkan Budiman sebagai tersangka.
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal (RZL); Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Sispiran Subiaksono (SIS); Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea dan Cukai Orlando Hamonangan (ORL); Pemilik PT Blueray (BR) John Field; Ketua Tim Dokumentasi Blueray Andri (AND); dan Manager Operasional Blueray Dedy Kurniawan (DK).
Mereka terseret kasus dugaan rasuah terkait importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai. (H-2)
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
Karna dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penerimaan hadiah dan pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dana jasa di Situbondo.
KPK memeriksa Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Moh. Hasan Afandi, terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji
Penyerahan makanan ke petugas rumah tahanan (rutan) dilaksanakan pada pukul 07.30 WIB sampai dengan 08.45 WIB.
KPK membeberkan hasil pemeriksaan Direktur Keuangan ASDP Ferry Djunia Satriawan dalam kasus akusisi perusahaan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved