Polemik Kerja Sama Militer RI-AS: Pakar Sarankan Tunda untuk Hindari Risiko Geopolitik

POLEMIK mengenai kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait dugaan penggunaan ruang udara Indonesia terus menarik perhatian publik. Meskipun Kementerian Pertahanan telah menegaskan belum ada kesepakatan mengenai hal tersebut, kekhawatiran tentang kedaulatan dan arah politik luar negeri Indonesia terus mencuat.

Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pesawat militer memang membutuhkan izin untuk melintasi wilayah udara negara lain, terutama pada ketinggian tertentu.

“Pesawat seperti B-2 atau jet tempur tidak bisa terbang terlalu tinggi, sehingga mereka membutuhkan izin perlintasan. Selama dalam kondisi damai, sebenarnya itu tidak masalah,” ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (15/4).

Baca juga : Kemenlu RI Sebut Polisi AS Selidiki Penyerangan pada 2 Remaja WNI

Namun, Muradi mengingatkan bahwa situasi global saat ini tidak sepenuhnya stabil. Persoalan muncul jika izin lintas udara tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan militer yang agresif.

"Masalah timbul jika perlintasan digunakan untuk menyerang negara lain, seperti untuk operasi militer melalui wilayah kita. Itu yang harus dihindari," tegasnya.

Menurut Muradi, secara strategis Indonesia bukan wilayah yang sangat krusial bagi militer Amerika Serikat, mengingat mereka sudah memiliki pangkalan di beberapa negara seperti Australia.

Baca juga : Ada Perang Dagang, AS dan Tiongkok Tetap Mitra Utama RI

“Mereka sebenarnya tidak terlalu bergantung pada Indonesia. Namun, jika kita memberikan dukungan, itu bisa mengubah posisi Indonesia yang seharusnya netral,” ungkapnya.

Pakar ini juga menekankan bahwa jika kerja sama semacam ini tetap dibahas, harus ada batasan yang jelas. "Perlintasan hanya boleh untuk kepentingan non-agresif, bukan untuk menyerang negara lain,” tambahnya.

Terkait kekhawatiran publik, Muradi menilai hal tersebut wajar, terlebih dalam situasi geopolitik yang semakin memanas. Ia bahkan menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan.

“Sebaiknya ditunda dulu. Tunggu sampai kondisi geopolitik global lebih stabil, baru dibahas secara serius,” katanya.

Menurut Muradi, langkah menunda keputusan ini penting untuk meredam tekanan publik dan menghindari risiko politik serta diplomatik. “Kalau kita terburu-buru, tekanan publik dalam negeri akan besar. Selain itu, kita juga berpotensi dianggap tidak netral oleh negara lain,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa opsi yang paling aman saat ini adalah menahan pembahasan kerja sama tersebut hingga situasi global lebih kondusif. “Lebih baik di-hold dulu sampai situasi stabil. Itu akan lebih aman bagi posisi Indonesia,” pungkasnya. (Z-10)