Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami pusaran kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terbaru, tim penyidik menggeledah kediaman anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono (ONS), di Bandung dan menyita uang tunai dalam jumlah besar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa dari penggeledahan tersebut, petugas mengamankan uang tunai senilai ratusan juta. Uang tersebut ditemukan di ruangan yang spesifik sering digunakan oleh Ono Surono.
"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah," ujar Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (2/4).
Meski telah mengamankan sejumlah aset, KPK masih menutup rapat rincian dokumen dan jenis alat elektronik yang dibawa. Fokus penyidikan saat ini adalah memperkuat bukti keterkaitan aliran dana dalam proyek-proyek di Kabupaten Bekasi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah.
Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama dalam skandal ini. Mereka adalah Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya HM Kunang (HMK), serta seorang pihak swasta bernama Sarjan (SRJ).
Ade Kuswara dan HM Kunang dijerat dengan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Sarjan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU Tipikor.
Penyitaan uang di rumah anggota legislatif Jawa Barat ini memberikan sinyal kuat bahwa KPK tengah menelusuri keterlibatan pihak lain di tingkat provinsi dalam jejaring korupsi proyek di Bekasi tersebut. (Z-10)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK mengusut unsur kesengajaan dalam kebakaran rumah saksi kasus suap proyek Kabupaten Bekasi yang menjerat Ade Kuswara Kunang. Simak langkah perlindungan KPK di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved