Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) terus bergulir. Lembaga antirasuah tersebut kini mulai membidik klaster-klaster baru di luar empat tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Karena kalau kita kembali melihat ya, konstruksi perkaranya, ini masih akan terus berkembang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/4).
Penelusuran Peran Vital dan Aliran Dana
Meski belum merinci detail rencana pengembangan penyidikan, Budi mengungkapkan bahwa tim penyidik telah memetakan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal ini.
Fokus utama penyidik saat ini adalah mendalami peran pejabat, pihak swasta, hingga asosiasi travel haji. “Masih ada klaster-klaster lain yang akan didalami, akan ditelusuri oleh penyidik,” kata Budi.
Penyidik juga tengah melacak aliran dana untuk membedah bagaimana proses lobi-lobi pembagian kuota terjadi, baik sebelum maupun sesudah kebijakan diskresi dikeluarkan.
“Seperti apa peran-peran vital yang dilakukan dalam proses awal pra-diskresi pembagian kuota haji tambahan, ataupun pasca-diskresi,” ucap Budi.
Konstruksi Perkara dan Pelanggaran Aturan
Kasus ini berakar dari dugaan manipulasi pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu kursi yang diberikan kepada Indonesia. Sesuai regulasi, kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan dengan proporsi:
Namun, dalam praktiknya, para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50. Ketimpangan ini diduga kuat menjadi celah terjadinya praktik transaksional.
Daftar Tersangka Saat Ini:
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka utama, yakni:
Dalam proses pengumpulan alat bukti, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat teras Kemenag serta pihak swasta dari penyedia jasa travel, termasuk di antaranya Ustaz Khalid Basalamah yang dimintai keterangan sebagai saksi. (Can/P-2)
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved