Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Pekalongan Fadia A. Rafiq terjaring terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2026. Apa hubungan keluarga mendiang pedangdut legendaris A. Rafiq dengan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq?
Keluarga ini mengonversi popularitas hiburan menjadi modal politik yang kuat. Berikut rekam jejak tokoh-tokoh utamanya:
KPK melakukan OTT di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, 3 Maret 2026. Juru Bicara KPK mengonfirmasi bahwa Bupati Pekalongan adalah salah satu pihak utama yang diamankan.
Pasca-penangkapan, Fadia langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dalam waktu 1x24 jam.
Berdasarkan LHKPN terbaru (Maret 2025), Fadia tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp85,6 miliar. Asetnya didominasi oleh 26 bidang tanah dan bangunan senilai Rp74,2 miliar yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Indonesia. (H-4)
PENYELIDIKAN kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terus berlanjut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penangkapan sembilan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah belakangan ini bukan sekadar perkara hukum.
OTT KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bukan hanya menyoroti dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mengungkap besarnya total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp85,62 miliar, berdasarkan LHKPN terakhir yang disampaikan pada Maret 2025.
Herdiansyah menekankan bahwa seorang politisi seharusnya menempuh karier dari bawah untuk diasah cara berpikirnya, termasuk pengetahuan terkait praktik politik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved