Wapres Gibran Soroti Korupsi Triliunan Rupiah tak Kembali ke Negara, Dorong RUU Perampasan Aset

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Kondisi ini dinilai memperlihatkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya memberi efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik, dan yang paling berat merugikan masyarakat luas,” ujar Gibran dalam pernyataannya pada Jumat (13/2).

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), potensi kerugian negara akibat korupsi pada periode 2013–2022 mencapai Rp238 triliun. Sementara itu, pada 2024, kasus korupsi yang ditangani kejaksaan berpotensi merugikan negara hingga Rp310 triliun.

Baca juga : Wapres Gibran Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

“Namun, dari angka sebesar itu, hanya sekitar Rp1,6 triliun yang berhasil dikembalikan ke kas negara,” kata Gibran.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 90% aset hasil korupsi menguap dan bahkan masih dapat dinikmati oleh pelaku maupun kerabatnya. Situasi ini dinilai menjadi sinyal bahaya bagi kredibilitas sistem hukum nasional.

“Artinya pengembalian aset negara yang dikorupsi itu sangat sulit dilakukan. Ini menjadi masalah serius yang harus segera kita benahi,” tegasnya.

Selain itu, Gibran menilai di tengah kejahatan yang semakin terorganisir, lintas negara, dan berbasis teknologi, negara harus memperkuat instrumen hukum agar tidak selalu tertinggal dari pelaku kejahatan.

“Anggaran negara dan daerah berasal dari pajak rakyat. Setiap rupiahnya harus kembali untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hilang karena korupsi,” ujarnya. (E-4)