Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan. Kasus tersebut menyasar sektor perpajakan.
"Terkait restitusi pajak," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui keterangan tertulis, Rabu (4/2).
Fitroh belum memerinci jumlah pihak yang ditangkap. Ia hanya menyebut ada pejabat pajak yang kini dimintai keterangan.
Sebelumnya, Fitroh mengatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dalam OTT ini belum dapat dirinci. Identitas pihak-pihak yang diamankan juga belum dapat disampaikan secara lengkap. Namun, ia menyebut OTT dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam saat menggelar OTT. Nasib pihak-pihak yang terjaring akan diumumkan melalui konferensi pers resmi.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses OTT yang terjadi di lingkungan KPP Banjarmasin.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
DJP juga mengimbau seluruh pihak untuk menunggu keterangan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut.
“Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rosmauli, dikutip dari Antara, Rabu (4/2).
Untuk detail kejadian dan penjelasan lebih lanjut, DJP menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. (Ant/P-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK memanggil EER selaku Direktur Keuangan PT Adaro Wamco Prima dan PT Drupadi Tirta Intan sebagai saksi kasus dugaan korupsi restitusi pajak di lingkungan KPP Madya Banjarmasin.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved