KPK Geledah Rumah Ketua PBSI Madiun terkait Kasus Wali Kota Maidi

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun, Rahma Nuviarini, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Penggeledahan tersebut dilakukan pada Selasa (27/1) malam, di kediaman Rahma yang berlokasi di Jalan Setiaki Nomor 26, Kelurahan Ombo-Ombo, Kota Madiun.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tim penyidik KPK tiba di lokasi dengan menggunakan empat unit mobil Toyota Innova berwarna hitam. Proses penggeledahan berlangsung pada malam hari dan dilakukan secara tertutup, tanpa keterlibatan pihak luar. Hingga kegiatan selesai, tidak ada pernyataan resmi yang disampaikan langsung oleh KPK di lokasi.

Penggeledahan ini diduga merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Kasus tersebut berkaitan dengan praktik imbalan proyek pembangunan, pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pihak.

Baca juga : KPK Geledah Rumah Wali Kota Madiun Maidi, Sita Dokumen dan Uang Tunai

Dari penggeledahan di rumah Rahma, sekitar pukul 21.00 WIB, penyidik KPK terlihat keluar dengan membawa sejumlah dokumen yang dimasukkan ke dalam koper berukuran besar. Selain dokumen, KPK juga menyita dua unit mobil dari lokasi tersebut, masing-masing satu unit mobil mewah merek Mercedes-Benz dan satu unit Mitsubishi Pajero. Kedua kendaraan itu kemudian dibawa ke Polres Madiun Kota untuk proses pendataan lebih lanjut.

Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait peran Rahma Nuviarini dalam perkara yang menjerat Maidi. Penyidik masih terus mendalami keterkaitan sejumlah pihak dalam rangkaian dugaan korupsi tersebut.

Sebelum melakukan penggeledahan di rumah Rahma, tim KPK lebih dulu menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun pada hari yang sama. Penggeledahan yang berlangsung sekitar tujuh jam itu menghasilkan penyitaan dua koper besar dan satu koper kecil yang diduga berisi dokumen proyek.

Sebagaimana diketahui, KPK sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Maidi pada 19 Januari 2026 terkait dugaan imbalan proyek dan dana CSR di Kota Madiun. Sehari setelahnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Maidi selaku Wali Kota Madiun nonaktif, Rochim Ruhdiyanto sebagai orang kepercayaan Maidi, serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun nonaktif Thariq Megah.

Ketiga tersangka tersebut kemudian ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. (Ant/E-3)