Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR RI resmi menyepakati pengusulan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diambil untuk menggantikan posisi Hakim MK Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada 5 Februari mendatang.
Adies Kadir dipilih menggantikan calon sebelumnya, Inosentius Samsul, yang batal dicalonkan karena mendapatkan penugasan baru di instansi lain.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pemilihan Adies Kadir telah melalui proses kesepakatan seluruh anggota komisi. Keputusan tersebut kemudian dibawa dan disahkan dalam Rapat Paripurna.
"Teman-teman sudah saksikan sendiri pak, apa namanya Pak Adies Kadir dipilih dan disetujui secara aklamasi oleh teman-teman dan tadi di paripurna," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Habiburokhman menambahkan bahwa pencalonan Adies, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan anggota Komisi III, merupakan hasil pertimbangan kolektif.
Tanggalkan Status Kader Partai
Sebagai syarat formal menjadi Hakim MK, Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif.
Meski tidak merinci tanggal pastinya, Habiburokhman menegaskan proses pengunduran diri tersebut dilakukan sebelum persetujuan di tingkat komisi. "Saya enggak tahu, yang jelas (mundur) sebelum kita setujui kemarin," imbuhnya.
Keputusan Rapat Paripurna
Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, selaku pimpinan rapat, meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir.
"Apakah dapat disetujui?" tanya Saan Mustopa yang kemudian dijawab "setuju" secara serentak oleh para peserta rapat.
Bersamaan dengan keputusan tersebut, DPR RI juga resmi mencabut Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR/1/2025-2026 yang sebelumnya menetapkan Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi. Pencabutan ini dilakukan mengingat Inosentius telah menerima penugasan lain sejak pekan lalu. (Ant/P-2)
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
MK respons desakan percepatan putusan UU TNI terkait peradilan umum bagi prajurit. Simak penjelasan Pan Mohammad Faiz mengenai kompleksitas perkara nomor 197/2025.
MK perintahkan DPR & Pemerintah revisi UU Pensiun Pejabat Negara dalam 2 tahun. Simak poin-poin arahannya, termasuk opsi uang kehormatan sekali bayar
Kuasa hukum Prof Laksanto Utomo, mengatakan keterangan para pihak terkait diharapkan dapat membantu MK melihat lebih konkret bagaimana program MBG dijalankan dan manfaat bagi masyarakat
Revisi pasal terkait masa jabatan Kapolri sudah sangat mendesak demi memberikan kepastian hukum dan profesionalisme.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved