Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah serta sejumlah valuta asing dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penyitaan tersebut. “Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” ujar Fitroh saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu.
Fitroh menjelaskan, OTT itu berkaitan dengan dugaan suap dalam rangka pengurangan nilai pajak. Meski demikian, ia belum memerinci secara detail kronologi maupun konstruksi perkara yang tengah ditangani penyidik. Ia memastikan penindakan dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak yang terdiri atas pegawai pajak dan wajib pajak.
“Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP,” kata Fitroh singkat, tanpa merinci jumlah orang yang ditangkap.
Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi pelaksanaan OTT pertama pada 2026 dengan target pegawai DJP di wilayah Jakarta. Selain Fitroh, konfirmasi juga disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
“Terkonfirmasi, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta,” ujar Budi.
Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Sebagai catatan, berdasarkan laporan kinerja, KPK sepanjang 2025 telah melaksanakan 11 operasi tangkap tangan. Sejumlah pejabat publik turut terjaring, di antaranya Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Wahid, serta Ade Kuswara Kunang. (Ant/E-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK resmi menyita barang bukti senilai Rp1,5 miliar menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1 miliar yang disita dari Mulyono dan Venasius Jenarus Genggor.
OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved