Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan enam orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (18/12). Dari sejumlah pihak yang ditangkap, terdapat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.
“Dugaan awalnya adalah tindak pemerasan,” ujar Budi melalui keterangan tertulis, Jumat (19/12).
Budi menjelaskan, total enam orang yang terjaring dalam operasi di wilayah Kalimantan Selatan tersebut kini telah berada di Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mendalami peran masing-masing dalam perkara tersebut.
“Pihak-pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif,” tambah Budi.
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. KPK meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan resmi.
KPK dijadwalkan akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat untuk memberikan rincian lengkap mengenai kronologi perkara serta status hukum para pihak yang terlibat. (Can/P-2)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Walhi Kalsel mencatat deforestasi 146.956 hektare dan dominasi industri ekstraktif memicu krisis ekologi serta konflik ruang hidup di Kalimantan Selatan.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
TIM Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menerjunkan tim melakukan pengecekan senjata api (senpi) dinas untuk memastikan kelayakan fisik, kebersihan, hingga fungsi mekanisme.
Pasar terapung yang dihadirkan tidak hanya berfungsi sebagai atraksi wisata visual, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya khas Kalimantan Selatan.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Lapas Kelas IIB Banjarbaru menggelar penggeledahan blok dan tes urine bersama APH dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 guna mewujudkan Zero Halinar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved