Walhi Kalsel: Kalimantan Selatan Alami Krisis Ekologis Akut dan Konflik Ruang

GENCARNYA eksploitasi sumber daya alam dan laju deforestasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan terjadinya krisis ekologis berupa kerusakan lingkungan parah yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Krisis ekologi ini menjadi salah satu catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel dalam refleksi peringatan Hari Bumi 2026. "Kerusakan lingkungan yang semakin parah, tingginya laju deforestasi memicu bencana. Kalsel mengalami krisis ekologi dan hal ini juga beriringan dengan konflik ruang hidup," ungkap Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Wibisono, Senin (27/4).

Walhi mencatat bahwa dalam periode 2023–2024 terjadi deforestasi seluas 146.956,8 hektare di Kalimantan Selatan. Sementara sisa hutan primer di Kalimantan Selatan tinggal sekitar 49.958 hektare dari total luas kawasan hutan 1,7 juta hektare.

Baca juga : Deforestasi DAS Barito Capai 29 Ribu Hektare dalam Satu Dekade Terakhir

Tekanan terhadap lingkungan juga terlihat dari dominasi industri ekstraktif. Di antaranya meliputi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 722.895 hektare, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 559.080 hektare, serta Hak Guna Usaha (HGU) seluas 645.612 hektare yang artinya separuh Kalsel dibebani perizinan.

"Dampak dari krisis ini telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dalam peristiwa Banjir Kalimantan Selatan 2021, lebih dari 700.000 orang terdampak di 11 kabupaten/kota, ratusan ribu warga terpaksa mengungsi serta sedikitnya 15 orang meninggal dunia," kata Raden Rafiq.

Selain itu, analisa spasial yang dilakukan Walhi Kalsel ada sekitar 335,88 kilometer sungai di Kalimantan Selatan telah terdampak aktivitas tambang, yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko bencana. “Peringatan Hari Bumi ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah pengingat bahwa krisis ekologis dan konflik agraria adalah dua sisi dari persoalan yang sama: ketimpangan penguasaan ruang dan model pembangunan yang eksploitatif,” ujar Raden Rafiq.

Peringatan Hari Bumi 2026 ini dibarengi kegiatan solidaritas terhadap warga Sidomulyo 1 Banjarbaru yang tengah menghadapi konflik ruang hidup melawan pihak TNI. Penanaman pohon hingga pemutaran dan diskusi film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat isu masyarakat adat, militerisme, dan krisis ekologis di Papua dengan menghadirkan Ikatan Mahasiswa Papua Kalsel dan Narasi Perempuan sebagai pembicara. (H-3)