Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (18/12). Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi identitas para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut. Menurutnya, terdapat unsur penegak hukum yang turut diamankan oleh tim di lapangan.
“Diantaranya dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kajari dan Kasi Intel),” kata Budi melalui keterangan tertulis, Jumat (19/12).
Budi menjelaskan secara keseluruhan terdapat enam orang yang ditangkap dalam rangkaian OTT di wilayah Kalimantan Selatan tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan awal di lokasi, para pihak terkait langsung diboyong ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“Pagi ini, para pihak yang diamankan dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih KPK,” jelas Budi.
Lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari keenam orang yang terjaring OTT tersebut. KPK pun meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil ekspose atau gelar perkara yang akan dilakukan pimpinan KPK.
KPK dijadwalkan akan mengumumkan status hukum serta kronologi lengkap perkara ini dalam konferensi pers yang akan digelar dalam waktu dekat. (Can/P-2)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Walhi Kalsel mencatat deforestasi 146.956 hektare dan dominasi industri ekstraktif memicu krisis ekologi serta konflik ruang hidup di Kalimantan Selatan.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
TIM Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menerjunkan tim melakukan pengecekan senjata api (senpi) dinas untuk memastikan kelayakan fisik, kebersihan, hingga fungsi mekanisme.
Pasar terapung yang dihadirkan tidak hanya berfungsi sebagai atraksi wisata visual, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya khas Kalimantan Selatan.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Lapas Kelas IIB Banjarbaru menggelar penggeledahan blok dan tes urine bersama APH dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 guna mewujudkan Zero Halinar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved