Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tengah mengkaji gagasan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini mencuat sebagai respons terhadap tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan langsung di Indonesia.
Dalam pidatonya pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12), Prabowo menilai sistem pemilihan tidak langsung bukan hal baru. Skema tersebut juga diterapkan sejumlah negara lain.
“Kalau masyarakat sudah memilih DPRD kabupaten dan provinsi, mengapa tidak sekaligus mereka yang memilih gubernur dan bupati? Selesai,” ujarnya.
Ia mencontohkan Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia sebagai negara yang menerapkan model demokrasi dengan biaya politik yang relatif lebih rendah dibanding sistem pemilu langsung.
“Negara-negara itu memakai sistem politik yang murah,” tambahnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya suasana kolaboratif setelah proses pemilu rampung. Menurutnya, demokrasi Indonesia idealnya mencerminkan semangat gotong royong.
“Ketika bersaing, kita bertanding. Setelah itu selesai, kita bersatu kembali, kompak, dan bekerja sama,” katanya.
Dalam forum yang sama, Bahlil kembali mengemukakan pandangannya bahwa pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan oleh DPRD. Ia berpendapat mekanisme tersebut dapat menekan biaya politik sekaligus mengurangi praktik politik uang.
“Setelah dikaji, lebih baik pilkada dipilih lewat DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Tidak usah pusing-pusing lagi,” ucap Prabowo.
Bahlil menilai Indonesia perlu menemukan formula demokrasi yang selaras dengan kebutuhan nasional dan tidak membebani peserta politik dengan biaya besar.
“Demokrasi harus meminimalkan permainan uang. Jangan sampai hanya orang-orang berduit yang menentukan arah politik,” tutupnya. (E-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
WACANA pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan memicu perdebatan publik.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Sentimen yang dikaji hanya yang positif dan negatif, tanpa memasukkan sentimen netral. Hasilnya Dari 1.898 percakapan yang dianalisis, 76,3% menunjukkan penolakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved