Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH ajang apresiasi bagi anggota DPR RI dan DPD RI yang dinilai berhasil membangun personal branding di ranah digital serta menjalin komunikasi yang aktif dengan konstituennya akan digelar SuaraPemerintah.ID bersama TRAS N CO Indonesia melalui 3rd Top Legislator Award & Top Senator Award 2025. Acara penghargaan ini turut dirangkaikan dengan Indonesia Parliamentary Forum 2025 yang mengangkat tema Personal Branding Strategies for Politicians in the Digital Era.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat kredibilitas dan kehadiran publik para legislator di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai media digital yang fokus pada pemberitaan kinerja pemerintah, legislatif dan yudikatif, SuaraPemerintah.ID akan memberikan apresiasi kepada para anggota DPR RI dan DPD RI yang mampu membangun serta mempertahankan citra positif melalui personal branding yang yang kuat dan komunikatif.
CEO SuaraPemerintah.ID, Arief Munajad, menegaskan bahwa personal branding telah menjadi kebutuhan fundamental bagi legislator dalam menjalankan amanat sebagai wakil rakyat.
“Dalam arus informasi yang begitu terbuka, publik menilai seorang legislator bukan hanya dari kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari keteladanan, transparansi, dan integritas yang ditampilkan. Personal branding adalah cerminan karakter dan komitmen tersebut,” ujar Arief Munajad dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (18/11).
Ia menambahkan bahwa melalui penghargaan ini, para anggota dewan diharapkan dapat memperkuat reputasi profesional, meneguhkan kepercayaan masyarakat, serta menunjukkan kontribusi nyata melalui komunikasi publik yang efektif.
Sementara itu, CEO TRAS N CO Indonesia, Tri Raharjo, menekankan bahwa proses penilaian terhadap peraih 3rd TOP Legislator Award & TOP Senator Award 2025 dilakukan melalui riset digital komprehensif berbasis data, sehingga para penerima penghargaan dipilih berdasarkan performa objektif dan terukur.
“Kami menggunakan tiga parameter utama yaitu, Digital Awareness Aspect, Digital Media Aspect, dan Social Media Aspect, untuk memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana seorang legislator dan senator tampil, diberitakan, dan direspons publik dalam ekosistem digital. Legislator & senator dengan reputasi digital yang kuat memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun kepercayaan publik,” jelas Tri Raharjo.
Ia menjelaskan, riset dilakukan terhadap 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI, dengan periode pengukuran pada bulan Agustus hingga Oktober 2025. Para penerima penghargaan merupakan mereka yang memenuhi standar ketat serta mencatatkan performa digital yang positif dan konsisten.
Melalui penyelenggaraan ini, SuaraPemerintah.ID mengajak para legislator dan senator untuk terus mendorong terciptanya budaya politik yang lebih terbuka, kredibel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Penghargaan ini diharapkan menjadi momentum bagi para wakil rakyat atau wakil daerah untuk memperkuat integritas, meningkatkan kualitas komunikasi publik, dan menegaskan peran sebagai pemimpin yang adaptif di era digital. (Cah/P-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Menurut Netty, pengesahan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
ANGGOTA DPR RI Komisi VI Ahmad Labib mengapresiasi capaian Indonesia dalam ketahanan energi global.
Pengesahan UU tersebut dilakukan setelah melalui proses panjang dalam agenda legislasi nasional.
Ia berharap pembahasan resmi RUU Pemilu dapat segera bergulir dalam waktu dekat melalui panitia kerja (panja) atau mekanisme lainnya.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai memberikan sorotan tajam terhadap dinamika situasi di Papua yang kian fluktuatif dalam sebulan terakhir.
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Senator asal Bengkulu ini menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi.
Muzani menekankan bahwa penggunaan sarana dan prasarana tersebut harus tetap mengacu pada tertib administrasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dayat El, Anggota DPD RI dari Dapil Kalsel, secara tegas menyampaikan suara daerah kepada Menteri Kehutanan RI
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved