Muhammad Hidayattollah Soroti Overkapasitas Lapas di Kalsel dalam Rapat Komite I DPD RI dengan Wamen Imipas

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Hidayattollah, menyoroti kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Kalimantan Selatan dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Muhammad Hidayattollah menyampaikan bahwa kondisi kelebihan penghuni di sejumlah lapas dan rutan berdampak langsung terhadap kualitas layanan, pembinaan warga binaan, serta aspek kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa semangat Undang-Undang Pemasyarakatan menuntut lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani pidana, tetapi juga ruang pembinaan dan pemulihan sosial.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas berbagai program pembinaan yang telah dijalankan pemerintah, khususnya pelatihan keterampilan berbasis UMKM, kegiatan produktif, serta penguatan karakter warga binaan, termasuk yang telah berjalan di beberapa lapas di Kalimantan Selatan. Program tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam menyiapkan warga binaan agar lebih mandiri dan siap kembali ke masyarakat.

Baca juga : Perkuat Hilirisasi, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Tinjau Layanan di Kawasan Industri Weda Bay

Namun demikian, Muhammad Hidayattollah menekankan bahwa persoalan overkapasitas dan keterbatasan sarana-prasarana masih menjadi tantangan utama yang memerlukan penanganan sistemik dan berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat persoalan struktural seperti sengketa dan keterbatasan lahan di beberapa lapas yang berpotensi menghambat pengembangan fasilitas dan penataan hunian yang lebih layak.

“Permasalahan ini membutuhkan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan lebih humanis dan efektif,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (21/1).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.

“Ini menjadi catatan dan atensi kami dari usulan serta paparan Bapak Muhammad Hidayattollah, khususnya terkait kondisi pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Kami akan menindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah-langkah strategis sesuai kewenangan,” kata Wamen Imipas dalam rapat tersebut.

Muhammad Hidayattollah juga berharap agar ke depan Menteri atau Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat hadir langsung ke Kalimantan Selatan untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus mendorong percepatan solusi yang berkeadilan dan berorientasi kemanusiaan. Sebagai Anggota DPD RI, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan tersebut demi kemaslahatan bersama. (Cah/P-3)