Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Namun bukan hasil operasi tangkap tangan (OTT). Orang nomor dua di Kota Bandung tersebut menjalani pemeriksaan intensif oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung pada Kamis (30/10). Pemeriksaan tersebut menguak dugaan bahwa orang nomor dua di Kota Bandung ini terlibat dalam lebih dari satu kasus tindak pidana korupsi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna membenarkan adanya pemeriksaan tersebut dan mengonfirmasi dugaan jumlah kasus yang menjerat Erwin. “Nampaknya lebih dari satu kasus korupsi,” ungkapnya.
Anang Supriatna juga memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Erwin bukan merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT), melainkan proses penyidikan biasa. “Bahwa memang hari ini ada pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Bandung terkait dugaan tindak pidana korupsi. Case (kasus) ini bukan OTT, tapi case seperti biasa ya,” paparnya.
Hingga saat ini, jenis dan detail dari kasus-kasus korupsi yang sedang dikonfirmasi kebenarannya melalui keterangan Erwin masih belum diungkap ke publik. Anang meminta semua pihak bersabar dan merujuk pada pengumuman resmi dari Kejari Kota Bandung.
Sesuai jadwal yang telah dikonfirmasi oleh Plt Kasi Intel Kejari Kota Bandung, Tumpal Sitompul, Kejari Bandung akan menyampaikan kegiatan penyidikan dan hasil resmi terkait kasus yang menyeret Wakil Wali Kota Erwin pada pukul 19.00 WIB malam ini di Kantor Kejari Kota Bandung.
Dugaan Lebih dari Satu Kasus: Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut mengarah pada dugaan keterlibatan Erwin dalam lebih dari satu kasus korupsi.
Bukan Hasil OTT: Kejagung memastikan pemeriksaan terhadap Erwin adalah proses penyidikan biasa, bukan berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). (H-2)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved