Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan memastikan akan mengantisipasi korupsi terjadi di instansinya, dengan mempelajari masalah di masa lalu. Salah satunya dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tentu semua hal yang terkait dengan kemungkinan-kemungkinan kita antisipasi," kata Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Irfan menyambangi KPK untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan haji dan umrah ke depannya. Kedatangan itu juga dimaksudkan agar kasus korupsi terkait perjalanan ibadah umat muslim tidak terjadi lagi.
"Kita sampaikan beberapa potensi kemungkinan terjadi pelanggaran dan kita berharap ada semacam panduan dari KPK," ucap Irfan.
Menurut Irfan, pihaknya belum membahas kasus secara detail dengan KPK. Dia memastikan bakal amanah mengemban tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ibadah haji dan umrah di Indonesia berjalan lancar.
"Kita lembaga baru, kita kementerian baru kita bersiap untuk menjalankan amanah yang disampaikan diserahkan oleh Presiden kepada kami," tutur Irfan. (Can/P-3)
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen kementeriannya untuk mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan jemaah.
MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima komentar negatif terkait kebijakan istitha’ah kesehatan jemaah haji.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah melaksanakan pelantikan pejabat struktural sebagai bagian dari penataan kelembagaan dan percepatan transformasi layanan haji dan umrah.
Antrean haji akan dijadikan harga mati ke depannya. Tiap orang akan mengantre selama 26,4 tahun untuk beribadah ke Tanah Suci.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved