Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan memastikan pembagian kuota haji akan menggunakan aturan yang berlaku. Pembagiannya yakni 92% untuk jamaah haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
"92 dan 8% masih tetap sesuai undang-undang," kata Gus Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Irfan mengatakan, pihaknya mau pembagian dengan persentase itu diterapkan pada semua wilayah. Saran itu sudah disampaikan kepada DPR.
"Kami kemarin sudah mengusulkan kepada DPR penggunaan pembagian 92% ke provinsi-provinsi itu kita gunakan kembali ke aturan yang ada di undang-undang," ucap Irfan.
Menurut dia, antrean haji akan dijadikan harga mati ke depannya. Tiap orang akan mengantre selama 26,4 tahun untuk beribadah ke Tanah Suci.
"Tidak seperti sekarang ini, ada yang 18 tahun ada yang 40 tahun, tentu kita masih menunggu persetujuan dari teman-teman di DPR, mudah-mudahan itu bisa dilakukan di sana," tutur Irfan. (Can/P-3)
Menhaj Mochamad Irfan Yusuf pastikan persiapan Haji 2026 capai 100% dan jadwal on track. Dana operasional Rp18 triliun dikawal ketat KPK dan Polri demi transparansi layanan jemaah
Menhaj Gus Irfan memastikan jemaah umrah di Mekah dan Madinah tetap aman meski konflik Timur Tengah memanas.
Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf menegaskan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan pemahaman ibadah dalam Manasik Haji Nasional 2026
Menhaj Gus Irfan meninjau langsung Diklat PPIH Arab Saudi 1447 H/2026 M untuk memastikan kesiapan dan semangat petugas haji dalam melayani 221 ribu jemaah Indonesia.
Kementeriannya telah menyeleksi sebanyak 685 pembimbing Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (BPIHU) guna memastikan kualitas pembinaan manasik yang diberikan kepada jamaah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan calon petugas haji harus fokus melayani jemaah, bukan pejabat
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved