Kasus Korupsi di Kemenag, KPK Sebut Travel di Jabar dan Jateng Paling Banyak Dapat Kuota Haji

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri pembagian kuota haji tambahan dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada biro jasa perjalanan ibadah. Travel di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) paling banyak mendapatkan tambahan kuota.

“Yang paling banyak itu deket-deketnya di Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah. Yang besar-besar gitu,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 September 2025.

Asep mengatakan, saat ini, penyidik tengah menyisir penerimaan kuota haji tambahan untuk travel di wilayah Jawa Timur (Jatim). Pendalaman ini untuk mengungkap kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.

Baca juga : KPK Enggan Tergesa-Gesa Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Saat Ini Fokus Telusuri Aliran Uang

Selain Jabar dan Jateng, Sulawesi Selatan juga menjadi wilayah dengan penerimaan kuota haji tambahan terbanyak pada 2024. Penyidik memastikan akan menyambangi Sulawesi Selatan.

“Karena travel-travelnya itu nanti juga kalau yang operasional yang ada di Sulawesi Selatan ya,” ucap Asep.

KPK akan menggunakan metode jemput bola untuk mencari bukti terkait kasus ini. Tujuannya untuk memudahkan penyitaan dokumen dari travel yang dipanggil.

Baca juga : KPK Pilih Rahasiakan Sementara Sosok Juru Simpan Uang Korupsi Kuota Haji

“Karena kalau dipanggil kesini juga akan tidak efektif. Kalau misalkan banyak. Di Jatim misalkan banyak nih. Banyak. Kalau kita panggilin ke sini. Kemudian juga nanti kalau kita minta. Pak ada enggak ini ya. Fakturnya atau apa. brosur dan lain-lainnya. Waduh enggak bawa pak. Pulang kan jauh,” ucap Asep.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025. (Can/P-3)