Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik masih menelusuri keterlibatan biro jasa travel haji di berbagai daerah.
“Ini tersebar di seluruh Indonesia travelnya. Kalau jamaahnya sudah jelas. Travelnya tersebar di seluruh Indonesia, dan juga untuk kuota itu juga tersebar,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/9).
Asep mengatakan, saat ini, penyidik tengah mendalami peran para biro jasa perjalanan haji dan umrah di wilayah Jawa Timur (Jatim). Pendalaman dilakukan terkait jumlah kuota haji khusus yang diberikan hingga variasi harga yang ditawarkan kepada calon jamaah.
“Itu masing-masing travel berbeda-beda. Berbeda-beda, makanya kita harus mengecek, mohon bersabar,” kata Asep.
Masalah dalam perkara ini muncul karena adanya pembagian kuota tambahan haji yang tidak sesuai aturan. Indonesia mendapat jatah tambahan 20 ribu kuota, yang seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru membagi rata masing-masing 50 persen.
Dalam proses penyidikan, KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat Kemenag serta penyedia jasa travel haji dan umrah. Selain itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga telah dua kali diperiksa, yakni pada 7 Agustus dan 1 September 2025. (P-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Pemerintah bentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal. Kemenhaj dan Polri sepakat bawa travel nakal ke jalur pidana dan perketat pengawasan bandara. Simak selengkapnya!
KPK mengungkap modus korupsi kuota haji di Kemenag dengan tarif Rp65-84 juta untuk menyelak antrean. Simak detail keterlibatan eks Menag Yaqut dan ketimpangan pembagian kuota di sini.
KPK resmi menahan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait korupsi kuota haji 2024. Simak deretan ratusan saksi dan nama besar yang diperiksa dalam kasus ini.
pemeriksaan sejumlah travel dilakukan untuk menelusuri jumlah kuota haji yang diterima, serta harga yang dipatok untuk setiap kuota haji.
Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved