Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara. Ia meminta seluruh jajarannya, termasuk di BUMN, untuk bekerja secara efisien, transparan, dan bersih.
“Saya merasakan Indonesia sekarang berada di momentum bangkit, momentum optimis, momentum kerja keras. Untuk itu, semua, sekali lagi saya ingatkan seluruh pejabat, seluruh petugas di BUMN-BUMN untuk mulai dan meneruskan cara bekerja yang efisien, memberi pelayanan dengan manajemen terbaik, manajemen yang transparan, manajemen yang bersih,” kata Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dengan jajarannya melalui sambungan video telekonferensi di Bali, Kamis (26/6)
“Kita harus terus memerangi korupsi, manipulasi, boros, pekerjaan yang boros. Hentikan semua kebocoran! Dengan demikian ekonomi kita akan meningkat dengan baik, kesejahteraan rakyat akan meningkat,” sambung Presiden.
Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa apabila para pejabat negara menjaga integritas dan efisiensi, maka cita-cita membangun negara modern yang sejahtera akan tercapai.
“Kita akan menjadi negara yang kita cita-citakan, negara yang modern, negara yang maju, negara yang sejahtera, di mana rakyatnya semua menikmati kesejahteraan. Itu tujuan kita, dan hari ini adalah hari yang sangat besar artinya bagi perjuangan kita menuju kemakmuran dan keadilan,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo pada hari ini di Denpasar, Bali, secara serentak meresmikan beberapa proyek strategis nasional, termasuk peningkatan produksi minyak sebesar 30.000 barel di Blok Cepu, Bojonegoro, serta pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan tenaga surya (PLTS) di 15 provinsi
Dalam acara peresmian yang berlangsung virtual itu, Presiden menyoroti pentingnya percepatan swasembada energi berbasis teknologi ramah lingkungan.
“Sekarang teknologinya sudah ada untuk kita bisa mempercepat pembangunan proyek-proyek yang bisa menghasilkan energi itu, tetapi itu yang sangat strategis adalah energi terbarukan, terutama energi dari tenaga surya,” kata Presiden Prabowo.
Dengan pembangkit listrik tenaga surya, lanjutnya, daerah-daerah terpencil seperti desa, pulau, hingga kawasan pegunungan bisa mendapatkan akses energi yang berkelanjutan.
“Di gunung-gunung juga bisa punya akses terhadap energi, terhadap listrik. Ini sangat membuat kita optimis, membuat kita memandang masa depan dengan sangat cerah,” sambung Presiden. (Ant/P-4)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Anggaran sebesar Rp143 miliar dialokasikan untuk memperbaiki 284 titik jalan dan jembatan
Pemkab terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur daerah.
MEJA kerja Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka kini tak berselimut taplak rapat dengan jajaran ransum dan kopi.
INDUSTRI percetakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menghadapi tantangan berat.
Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait wacana pemotongan gaji menteri Kabinet Merah Putih.
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved