Sejak Cak Imin Menaker, KPK Sudah Peringatkan Jangan Ada Pemerasan TKA

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris dengan pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Padahal, Lembaga Antirasuah sudah memberikan peringatan dari 2012.

“Pada tahun 2012, KPK juga melakukan kajian layanan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Dengan temuan yang mirip dengan modus pada perkara ini,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/6).

Beri Rekomendasi?

Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.

Baca juga : Cak Imin sampai Ida Fauziyah akan Diperiksa Korupsi Pemerasan TKA di Kemenaker? KPK Buka Suara

“KPK juga telah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait,” ucap Budi.

Perbaiki Layanan?

KPK berharap dokumen yang diberikan itu dicari lagi oleh Kemenaker. Tujuannya untuk memperbaiki pelayanan publik atas perizinan TKA kerja di Indonesia.

“Harapannya, dapat menjadi perbaikan tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia yang signifikan dan meningkatkan kepercayaan global,” ujar Budi.

Baca juga : Penyidikan Kasus Pemerasan TKA terus Bergulir, Kini GIliran Stafsus Eks Menteri Hanif Dhakiri Dipanggil KPK

Jangan Diulang?

KPK tidak mau pemerasan terhadap TKA terulang lagi di KPK. Sebab, pekerjaan mereka di Indonesia memengaruhi pemasukan negara.

“Sektor ini berdampak langsung terhadap perbaikan tata kelola ekonomi dan kepercayaan publik yang terpotret dalam indeks persepsi korupsi atau CPI,” terang Budi.

Para Tersangka?

KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono.

Tujuh orang lain yakni mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemenaker Haryanto, eks Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Wisnu Pramono, dan eks Direktur Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA Devi Anggraeni.

Tersangka Lain?

Lalu, eks Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Gatot Widiartono, dan mantan staf pada Ditjen PPTKA Kemenaker Putri Citra Wahyoe.

Dua orang lainnya yakni eks staf pada Ditjen PPTKA Kemenaker Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Mereka semua diduga berhasil mengeruk Rp53 miliar dengan memeras calon TKA dari 2019. (Can/P-3)