Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiyono Suwadi menilai pengamanan kantor kejaksaan oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah hal yang wajar. Menurutnya, penjagaan itu dilakukan mengingat jumlah perkara koneksitas terus meningkat.
Ia menjelaskan, Undang-Undang TNI juga mengamanatkan para personel untuk mengamankan objek vital nasional. Puji berpendapat, kejaksaan dapat dianggap sebagai salah satu objek vital dari ekosistem penegakan hukum di Tanah Air.
"Undang-Undang TNI kan ada juga melakukan pengamanan alat vital dan kejaksaan itu mungkin dianggap sebagai tempat yang vital sebagai bagian dari penegakan hukum," terangnya kepada Media Indonesia, Rabu (14/5).
Bagi Puji, urgensi pengamanan kantor kejaksaan oleh personel TNI yang dilakukan saat ini tak terlepas dari meningkatnya jumlah perkara koneksitas oleh struktur kejaksaan di daerah.
Mulanya, perkara koneksitas yang mengusut tindak pidana umum oleh masyarakat sipil bersama anggota TNI memang hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).
"Dulu kan hanya terpusat di Kejaksaan Agung. Sekarang kalau kita lihat trennya, sudah sampai ke kejati-kejati. Bahkan sudah ada Asisten Pidana Militer di tingkat wilayah," jelas Puji.
Oleh karena itu, pengamanan personel TNI di kantor kejaksaan daerah diyakini juga untuk mengamankan hasil rampasan dari tindak pidana koneksitas. Puji meyakini, pengamanan itu tak akan mengintervensi jalannya proses pidana.
Terlebih, baru-baru ini Jampidmil telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT yang berlatar belakang unsur militer, yakni Laksamana Muda TNI (Purn) L selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.
"Bukan kemudian sampai yang ditakutkan, bahwa (ada) pengerahan, itu nanti sampai menguasai. Enggak sejauh gitu. konteksnya hanya pengamanan," kata Puji. (Tri/P-3)
Serangan terhadap personel yang menjalankan mandat tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan internasional yang berlaku.
zat kimia yang digunakan empat oknum prajurit TNI untuk menyerang Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus yakni campuran air aki bekas dan pembersih karat
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
Empat personel TNI didakwa melakukan penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Motifnya demi memberi efek jera karena dinilai melecehkan institusi.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terungkap di sidang. Oditur menyebut motif dendam terkait isu revisi UU TNI dan narasi antimiliterisme.
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
Polemik penanganan perkara Amsal Sitepu memicu perhatian publik dan DPR, yang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejari Karo.
Ia mengingat pencopotan harus diikuti dengan berjalannya proses pidana yang diduga dilakukan kedua Kajari tersebut.
Selain menyasar oknum yang terlibat langsung, Komjak juga mendesak adanya akuntabilitas struktural.
Hal itu disampaikan Puji dalam diskusi bertajuk Revisi KUHAP dan Ancaman Pidana: Ruang Baru Abus of Power yang digelar Ikatan Wartawan Hukum.
Keputusan untuk menjadikan barang rampasan berupa tanah dari terpidana korupsi untuk program tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved