Penahanan Hasto Kristiyanto Jadi Langkah Tegas Penegakan Hukum

Penahanan Hasto Kristiyanto dinilai sebagai langkah tegas penegakan hukum. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dianggap sudah tepat.

“Penahanan Pak Hasto merupakan langkah tegas penegakan hukum yang patut diapresiasi di tengah keresahan masyrakat atas PR-PR penegakan hukum yang belum maju langkahnya,” kata Ketua Umun Rumah Keluarga Bersama (RKB) Wigit Bagoes Prabowo, dalam keterangannya, Jumat (21/2).

Menurut dia, hal tersebut merupakan penegakan hukum yang tak pandang bulu. Langkah tegas KPK sekaligus menghilangkan spekulasi adanya barter politik dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Baca juga : Mantan Kader PDIP Sebut Penegakan Hukum Harus Dihormati

“Sekarang KPK profesional menyelesaikan tunggakan kasus di masa lalu dan ini bukti tidak ada barter politik di pemerintahan Presiden Prabowo," tegas Wigit.

Spekulasi berter politik sempat muncul dengan mundurnya kejelasan kasus Harun Masiku. KPK, sempat dinilai tak profesional menyelesaikan tunggakan kasus di masa lalu.

"Jelas ini menghilangkan spekulasi adanya barter politik, di tengah upaya penegakan hukum ini kami berharap tidak elit politik tidak memperkeruh situasi politik dengan memanfaatkan momentum ini untuk membuat situasi politik panas.” terang Wigit.

Baca juga : Mangkir, KPK bakal Panggil Lagi Hasto Pekan Ini

Wigit menyampaikan, RKB mendorong pemerintah untuk tetap fokus dalam melaksanakan program-program yang berpihak kepada rakyat. Yakni, terkait kebijakan pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan terlebih saat ini akan memasuki bulan Ramadan.

Di sisi lain Wigit mengimbau kepada Kepala Daerah terpilih untuk tegak lurus kepada kepala negara. Karena, kepala daerah dan kepala negara dipilih langsung oleh rakyat.

“Karena keduanya diberi mandat langsung oleh rakyat. Kepala Daerah bahkan Presiden-pun diberi mandat untuk mengabdi kepada rakyat bukan kepada Ketua Partai,” tegas Wigit. (E-3)