Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan rasuah terkait kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE). Mantan Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim (JTH) diperiksa penyidik, beberapa waktu lalu.
“Saksi diminta keterangan kaitannya dengan pengetahuan terkait dengan proses perjanjian jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE tahun 2017,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat (24/1).
Tessa enggan memerinci jawaban Jobi kepada penyidik. Informasi mendetail baru dibuka dalam persidangan, nanti.
Sebelumnya, KPK membeberkan masalah dalam dugaan rasuah di PT PGN. Tindak pidana yang diusut berkaitan dengan jual beli.
KPK enggan memerinci lebih lanjut kerja sama sektor gas bumi yang diusut pihaknya. Negara ditaksir merugi miliaran rupiah gegara kelakuan para tersangka dalam kasus ini. (Can/I-2)
Di tengah tantangan cuaca ekstrem dan meningkatnya salinitas lahan pesisir, budidaya padi biosalin terbukti menjadi solusi adaptif yang mampu menjaga produktivitas.
PGN menilai kendaraan berbasis CNG menjadi alternatif energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan, khususnya di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama arus mudik.
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kembali menggelar Program Mudik Gratis 2026 sebagai upaya mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.
PT Perusahaan Gas Negara menghadirkan layanan Bengkel Keliling Compressed Natural Gas (CNG) di wilayah Cirebon, Jawa Barat.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menegaskan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ekspansi masif ini dibarengi dengan kinerja operasional yang solid.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved