Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merencanakan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) hingga ke tingkat Polda dan Polres. Hal ini disampaikan saat meluncurkan direktorat baru di Bareskrim Polri itu.
"Saya tidak ingin perjuangan Direktorat PPA dan PPO hanya sampai di tingkat Mabes. Tapi bagaimana dikembangkan sampai ke tingkat Polda dan di tingkat Polres," kata Kapolri dalam sambutannya di Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta Selatan, hari ini.
Listyo mengatakan upaya pembentukan direktorat baru itu tidak mudah. Ia bercerita awalnya KemenPAN-RB tetap membatasi agar Bareskrim Polri hanya mempunyai enam Direktorat.
Kemudian, usulan pembentukan Direktorat PPA-PPO, akhirnya disetujui secara langsung oleh Presiden ke-7 Joko Widodo ketika rapat terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Saat itu lah, kata Kapolri, pihaknya berkesempatan mengajukan pembentukan Direktorat PPA-PPO.
"Akhirnya beliau menyetujui sehingga lahirlah Direktorat PPA dan PPO tersebut," ujar jenderal bintang empat itu.
Lebih lanjut, Listyo berharap langkah awal pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Mabes Polri itu dapat terus dikembangkan hingga ke level Polres bahkan Polsek. Ia menegaskan hal itu penting sebagai salah satu upaya melakukan penegak hukum serta memberikan keadilan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak.
"Saya tentunya ingin apa yang tadi sudah dicanangkan Kementerian PPA di tingkat desa, kita bisa imbangi dengan lahirnya Direktorat Perempuan dan Anak minimal di tingkat Polres kalau belum sampai kecamatan atau tingkat desa," pungkasnya. (Yon/P-2)
Komnas Perempuan rilis Catatan Tahunan 2025: Total kekerasan terhadap perempuan melonjak 14%, mencapai 376.529 kasus. Fenomena 'Delayed Justice' hambat keadilan bagi korban
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
PENINGKATAN kesejahteraan keluarga harus diwujudkan sebagai bagian upaya membangun sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan.
LAB 45 meminta Presiden Prabowo Subianto agar lebih serius memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan.
KETUA Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyebut salah satu faktor terhalangnya pelaporan kekerasan terhadap perempuan maupun anak karena masih terawatnya sistem patriarki di masyarakat.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
Setiap lembaga pengasuhan anak wajib menyediakan fasilitas yang dapat dipantau langsung, seperti CCTV, agar orang tua memiliki akses terhadap apa yang terjadi pada anaknya.
Wihaji menekankan bahwa setiap daycare yang masuk dalam binaan pemerintah harus melalui proses seleksi ketat.
KPAI mengutuk keras kekerasan terhadap 53 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta. Jasra Putra soroti lemahnya pengawasan dan regulasi daycare di daerah.
Pemkot Banda Aceh resmi menutup Daycare Baby Preneur setelah kasus penganiayaan balita viral. Terungkap bahwa tempat penitipan anak tersebut tidak memiliki izin.
Polresta Banda Aceh menangkap terduga pelaku penganiayaan balita di Daycare Baby Preneur. Kasus terungkap setelah rekaman CCTV viral di media sosial.
Pihak korban menyampaikan tiga kebutuhan utama, yakni penegakan hukum yang transparan, pendampingan menyeluruh, serta jaminan pembiayaan bagi anak-anak korban.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved