Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa ia akan menjalankan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, setelah dilantik menjadi Ketua KPK di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12).
“Beliau sudah dengan tegas menyampaikan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, dan korupsi harus diberantas secara tegas. Saya rasa itu adalah arahan yang jelas bagi kami semua,” ujar Setyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).
"Kami akan memegang teguh arahan tersebut untuk mendukung program Presiden dalam memastikan pemerintahan tidak melakukan pemborosan, APBN terkelola dengan baik, dan pengadaan barang serta jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambah Setyo.
Lebih lanjut, Setyo mengungkapkan bahwa Prabowo juga memberikan instruksi terkait pengetatan aturan, termasuk soal perjalanan dinas.
"Aspek-aspek tersebut akan kami jabarkan dan sesuaikan dengan ketentuan yang ada," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Dari pantauan Media Indonesia, pelantikan tersebut berlangsung sekitar pukul 13.35 WIB di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12).
Pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 resmi mengucapkan sumpah jabatan, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh, bahwa saya akan melaksanakan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun juga,” tegas para pimpinan dan Dewas KPK yang baru dilantik. (Z-10)
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
Sidang praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas di PN Jakarta Selatan ditunda setelah KPK absen dan mengaku masih menyiapkan dokumen jawaban.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menegaskan penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji tak bisa tergesa-gesa. Penyidik memperdalam alur permintaan dan koordinasi dengan jaksa
Setyo menjelaskan kasus itu masih menggunakan sprindik umum.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved