Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang (OSO) dalam perjalannnya ke Kabupaten Talakar, Sulawesi Selatan pada Minggu, 15 Februari 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Nasaruddin memberikan klarifikasi sukarela.
"Merespons dulu lah, syukur-syukur kalau kemudian sudah merespons, bisa mempertanggungjawabkan tanpa harus diundang, tanpa harus dipanggil," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2).
Setyo mengatakan, Nasaruddin bisa datang sukarela ke Kedeputian Pencegahan dan Monitoring. Menag bisa memberikan klarifikasi soal penggunaan jet pribadi itu, agar tidak dikategorikan penerimaan gratifikasi.
"Di sana ada Direktorat Gratifikasi menyampaikan, menjelaskan tentang yang sedang berkembang, isu-isu yang sedang berkembang di luar," ujar Setyo.
Keterangan Nasaruddin bakal memudahkan KPK untuk menganalisa perjalanan tersebut. Terbilang, perjalanan dengan jet pribadi itu kini sudah menjadi perbincangan publik.
"Nah dengan situ kan nanti bisa kami analisa, bisa kami telaah," ucap Setyo.
Saat ini, KPK mencari informasi terkait penggunaan jet pribadi yang dilakukan Nasaruddin. Salah satunya mendalami apakah adanya kemungkinan perjalanan itu berkaitan dengan jabatan Nasaruddin sebagai Menteri Agama.
"Ya nanti kami pertama open source dulu, dari media dulu. Nah pastikan kita tunggu saja respons dari yang bersangkutan, responsnya seperti apa," tutur Setyo. (Can/P-3)
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Aburizal Bakrie mengajak KKI bersama aliran lain untuk meningkatkan peran dalam memajukan bangsa.
Hanura juga mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
Hanura berharap seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved