59 Terdakwa Korupsi Divonis Bebas dan Lepas Sepanjang 2023

INDONESIA Corruption Watch (ICW) memaparkan ada puluhan terdakwa korupsi yang divonis bebas dan lepas oleh pengadilan tingkat pertama sepanjang 2023. Jumlah tersebut berdasarkan pemantauan terhadap 866 perkara yang disidangkan di pengadilan dengan jumlah terdakwa 898 orang.

Baca juga : Kejaksaan Agung Limpahkan Berkas Tersangka Jiwasraya

“Koruptor yang divonis bebas dan lepas ada 59 orang, sebanyak 48 terdakwa diputus bebas karena dakwaan tidak terbukti, dan 11 terdakwa diputus lepas karena perbuatan bukan perbuatan pidana,” jelas Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana pada Konferensi Pers ‘Tren Vonis Tindak Pidana Korupsi 2023’ di Jakarta pada Senin (14/10). 

Kurnia mengungkapkan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kota Makassar menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak membebaskan terdakwa korupsi. Data tersebut merupakan gabungan perkara yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung. 

“Di Tipikor Makassar ada 16 terdakwa, Tipikor Tanjungpinang ada 9 terdakwa, Tipikor Pontianak sebanyak 8 terdakwa, Tipikor Medan ada 6 terdakwa dan Tipikor Jayapura ada 3 terdakwa,” ujarnya.

Baca juga : Dibanding KPK, Kejaksaan Agung Lebih Banyak Usut Kasus Korupsi

Jika dibandingkan dengan tren vonis pada tahun 2022, Kurnia menyebut jumlah tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2022, dikatakan jumlah vonis bebas atau lepas yakni sebanyak 134 orang. 

“Tren vonis bebas dan lepas, ada pengurangan dari 2022, yang berjumlah mencapai 134 orang,” ucap Kurnia. 

Tren itu juga sekaligus penurunan dari tahun 2021 dan 2020. Pada 2021, jumlah vonis bebas atau lepas yakni sebanyak 107 orang. Kemudian, pada 2020, jumlah vonis bebas atau lepas yaitu sebanyak 66 orang.

Baca juga : Kejagung Belum Mau Ungkap 10 Jaksa yang Ditarik dari KPK

Lebih lanjut, ICW menekankan pentingnya bagi KPK dan Kejaksaan Agung untuk bertindak tegas terkait pencabutan hak politik pelaku koruptor khususnya dalam pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun daerah. 

“Pencabutan politik ini penting untuk menjaga pemilihan umum yang seharusnya diikuti oleh calon berintegritas dan menghindari pemilih dari calon-calon bermasalah. Minimal hal politiknya harus dicabut selama 5 tahun, tapi ternyata banyak yang tuntutan pencabutan hak politik itu dikurangi oleh majelis hakim menjadi 3-4 tahun saja,” tuturnya. 

Kemudian, pemantauan ICW juga turut melihat bagaimana majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa. Dari total 830 persidangan dengan pemidanaan yang mengakomodir hukuman denda, pemantauan ini menemukan bahwa total penjatuhan pidana denda tersebut sebesar Rp 149 miliar. 

“Angka itu mengalami penurunan, setidaknya jika dibandingkan tahun 2021, dengan total pidana denda mencapai Rp 202 miliar,” katanya. (Dev/M-4)