Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 Nusron Wahid memastikan akan bekerja dan fokus pada substansi masalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan haji 2024.
"Kami tetap pada substansi karena pansus angket mencari dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Kementerian Agama, dan itu ada unsur pelanggaran UU," ujarnya.
Nusron, yang dihubungi pada Selasa (20/8), menerangkan bahwa secara spesifik pansus fokus pada masalah alokasi kuota haji tambahan.
Baca juga : Proses Pansus Haji Harus Terbuka untuk Publik dan Jangan Bermuatan Politis
"Kami fokus di sana, jadi kalau dalam proses itu ada pelanggaran, ya kami akan apa adanya. Lalu kami cari motifnya. Artinya, pansus tidak akan membeda-bedakan, melebih-lebihkan, atau menambah-nambahkan. Ini adalah hak konstitusional dan mencari benang merahnya," jelasnya.
Selanjutnya, Nusron menjelaskan selama sepekan ini pansus akan segera meminta keterangan dari berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan ibadah haji.
"Tentu ini menguras energi. Tapi selama seminggu ini kami akan memanggil semua dirjen. Jadi kami targetkan semua selesai sebelum Oktober, jadi ada waktu sekitar satu setengah bulan," terangnya.
Kepastian pansus untuk bekerja on the track juga disampaikan oleh anggota pansus haji, Luluk Nur Hamidah. Menurutnya, anggota pansus akan saling mengontrol dan menguatkan.
"Semoga tidak (masuk angin). Satu sama lain akan saling mengontrol dan menguatkan, secara kolektif dan kolegial," tukasnya. (P-5)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
KPK resmi mencegah Asrul Azis Taba dan Ismail Adham ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Lebih dari 2.000 warga Nabire harus menunggu hingga 28 tahun untuk berangkat haji. Apa yang menyebabkan antrean panjang ini? Simak penjelasan lengkapnya!
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi pembagian 20 ribu kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
KPK panggil lima saksi swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Kemenag. Pembagian kuota tambahan disorot karena diduga tak sesuai aturan.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved