Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARA mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan uji materi terkait syarat usia pimpinan KPK meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan dismissal alias putusan sela. Pasalnya, pendaftaran calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029 sudah ditutup pada Senin (15/7) lalu.
Belasan mantan pegawai yang tergabung dalam IM57+ Institute itu berniat ingin mendaftar sebagai capim KPK, tapi terpentok syarat usia minimum, yakni 50 tahun. Uji materi yang mereka ajukan terkait Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang KPK.
"Kita sudah ajukan tadi putusan sela agar para pemohon yang sekarang sedang memohon bisa diberikan kesempatan untuk tetap mengikuti seleksi proses yang sedang berlangsung. Karena kita sudah ajukan (permohonan) sejak bulan Mei," ujar Ketua IM57+ Praswad Nugraha di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/7).
Baca juga : Pimpinan Lembaga Negara Minim Integritas, Komisi III DPR RI: Harus Ada Teladan dari Presiden
Para pemohon mengajukan gugatan ke MK sejak akhir Mei 2024. Namun, MK baru dapat menyidangkan perkara tersebut hari ini untuk pertama kali karena sebelumnya masih disibukkan untuk menyelesaikan sidang sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Ke-12 pemohon itu adalah Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andi Abd Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Farid Andhika, dan Waldy Gagantika.
Dalam permohonannya, mereka meminta agar MK mengubah norma Pasal 29 huruf e UU KPK menjadi berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau paling rendah 40 tahu dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebagai pegawai KPK dan paling tinggi 65 tahun.
Pendaftaran capim KPK periode 2024-2029 sudah ditutup pekan lalu sejak dibuka pada 26 Juni 2024. Wakil Ketua Panitia Seleksi KPK Arif Satria menyebut, total pendaftar capim KPK mencapai 318 orang. Dari angka itu, 298 di antaranya adalah laki-laki, sedangkan 20 lainnya merupakan perempuan. (Z-8)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved