Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) usul agar semua fraksi punya perwakilan pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan keinginan tersebut karena melihat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang seluruh fraksinya ada keterwakilan posisi pimpinan.
Menanggapi itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menuturkan dirinya belum bertemu secara detail dengan Presiden PKS untuk membahas wacana tersebut. Namun, Mardani menegaskan wacana agar semua fraksi ada perwakilan pimpinan di DPR agar bisa mendapatkan haknya.
“Saya belum bertemu presiden detail lagi. Tapi mungkin husnudzon saya adalah biar semuanya mendapatkan haknya untuk memberikan masukan dan pendapat,” ungkap Mardani, di Gedung DPR RI, Selasa (9/7).
Baca juga : Pengertian Lembaga Sosial, Jenis, dan Contohnya
“Detailnya nanti mungkin presiden atau humas akan menjelaskan,” tambahnya.
Adapun Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut usulan Presiden PKS itu akan bermanfaat kedepannya.
“Dari presiden PKS ide wacana usulan di antaranya adalah kalau memungkinkan disuarakan alangkah bagusnya nyamannya kalau nanti pimpinan MPR seluruh partai politik ada di sana, begitu juga dalam hal pimpinan DPR. Bukan begitu pak presiden? Alangkah indahnya,” ucapnya.
“Saya sendiri sebagai ketua MPR merasakan manfaat luar biasa ketika seluruh perwakilan fraksi partai politik berada di pimpinan MPR. Komunikasi kami menjadi lebih lancar dengan pimpinan partai politik,” tambah Bamsoet.
(Z-9)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved