Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menilai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seperti peramal Mama Lauren. Sebab, BSSN hanya melakukan prediksi terhadap ancaman terjadinya ransomware di 2024.
Sukmata mengibaratkan BSSN sebagai satpam yang memiliki tugas menjamin keamanan siber. Bukan hanya melakukan prediksi.
"Padahal satpam ditugasi oleh negara, tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian, lembaga, pemerintah daerah seluruh Indonesia, menjamin keamanan sibernya. Tapi kali ini mengatakan ini kayak Mama Lauren, 2024 bakal ada serangan siber bakal ada ransomware itu," ujar Sukamta dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I, Kamis, 27 Juni 2024.
Baca juga : Komisi I DPR Panggil Menkominfo-BSSN Buntut PDN Diserang
Dalam kasus serangan ransomware yang menyerang pusat data nasional sementara (PDNS), Sukamta mengibaratkan insiden kemalingan koper di ruang penitipan barang di suatu bandara. Koper tersebut milik kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang berisikan data.
"Negara ini membangun locker room di bandara, banyak calon penumpang disuruh nitipkan kopernya ke locker room. Terus Kominfo membangun infrastrukturnya, BSSN jadi satpamnya, ternyata locker room-nya dimasuki maling, dikunci dari dalam," terangnya.
Setelah itu, Sukamta melihat baik Kominfo dan BSSN menyalahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tak memiliki pencadangan data. Padahal, kesalahan serangangan virus ransomware ada di dua pihak tersebut.
Baca juga : Server PDN Diretas, Komisi 1 Panggil Menkominfo
Sebelumnya, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyebut telah memprediksi adanya serangan virus ransomware. Prediksi ini telah disampaikan sejak 2023.
"Pada tahun 2023, sebenarnya sudah buat prediksi 2024 dari serangan siber, salah satunya ransomware," ujar Hinsa dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
(Z-9)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved