Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Kasus peretasan adalah tragedi besar bagi Indonesia dan tidak bisa dianggap enteng.
DIREKTUR Ekonomi Digital of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa keamanan data di Indonesia yang masih rentan ditikung dan dibobol
Nama baik Indonesia tercoreng akibat berbagai insiden siber terjadi secara beruntun. Mulai dari serangan ransomware LockBit 3.0Â hingga penjualan data pribadi dari seorang peretas.
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengkritisi bahwa proses pengadaan PDN harus diaudit hingga ketahuan akar masalahnya.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Tim teknis dari Kemenkominfo sedang berupaya membuka kunci data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terenkripsi.
Pemerintah akan mengevaluasi kinerjanya dalam menjaga ketahanan siber. Agar kejadian serupa tidak lagi terulang.
Sekelompok peretas Brain Chiper telah menepati janji untuk memberikan kunci enkripsi untuk membuka Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang sebelumnya dilumpuhkan menggunakan Ransomware.
Pengunduran diri itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai pengelola teknis Pusat Data Nasional (PDN)
Peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS) mencerminkan lemahnya sistem pengamanan data yang dimiliki pemerintah meski sudah menggelontorkan anggaran besar.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengklaim peretasan data seperti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) saat ini tak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara lain.
PDNS mengalami serangan siber besar-besaran yang mengganggu berbagai layanan. Serangan ini diduga merupakan serangan ransomware yang dimulai pada 17 Juni 2024, sekitar pukul 23.15 WIB.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved