Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak berdampak pada layanan penerbangan.
Brain Cipher akhirnya mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong agar aturan turunan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi segera diselesaikan.
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin mengkritik kelalaian pemerintah terkait peristiwa peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional (PDN).
MANTAN Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj menyoroti kebobolannya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta mahasiswa baru untuk bersabar dan menginput kembali Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) 2024.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) memastikan data cadangan (backup) penerima dan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap aman.
Serangan ransomware dalam PDNS 2 dianggap sangat memalukan bagi Indonesia.
Ada kerugian ekonomi akibat sistem Pusat Data Nasional (PDN) sementara lumpuh dalam beberapa hari terakhir. Potensi kerugian ekonominya bisa menyentuh angka Rp1 triliun per hari.
Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, mempertanyakan efektivitas anggaran sebesar Rp700 miliar yang dialokasikan Kemenkeu untuk pembangunan PDN.
Pakar IT Alfons Tanujaya menyarankan agar negara memiliki sistem cadangan berkas digital tiga lapis untuk menghindari hilangnya data penting akibat serangan siber.
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno, menyatakan bahwa keputusan untuk memberhentikan Menkominfo Budi Arie Setiadi merupakan hak prerogatif Presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memecat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, karena serangan ransomware data nasional (PDN).
PENGAMAT siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyebut negara lain juga menjadi korban serangan ransomware, namun tak separah Indonesia.
KEAMANAN siber di Indonesia tengah menjadi sorotan. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga menyita perhatian masyarakat global pasca adanya peretasan yang menyerang Pusat Data Nasional
Kominfo dianggap bersalah atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Pasalnya, Kominfo tak meminta backup data ke Telkom Sigma selaku pihak penyedia server.
OBSESI untuk melakukan sentralisasi data menjadi bumerang bagi pemerintah. Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dinilai karena kegagalan pengambil kebijakan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved