Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj menyoroti kebobolannya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai punya PR besar terkait keamanan data nasional yang seharusnya tidak boleh terjadi.
"Kalau birokrat yang di Kominfo kan sudah tua-tua itu. Yang muda-muda lebih canggih daripada yang tua-tua, coba bisa kebobolan rahasia negara, mulai dari nomor rekening, alamat, KTP, hingga rahasia BIN kita bisa diketahui bahaya sekali itu," kata Said di Jakarta Pusat, Selasa (2/7).
Ia menekankan masih banyak masyarakat yang mahir di bidang siber bisa dioptimalkan dan tidak project oriented diharapkan bisa memudahkan bangsa memiliki kekuatan siber yang handal. Sehingga sudah seharusnya dan sudah menjadi keniscayaan agar memihak kepada ormas-ormas pejuang dan pendiri Indonesia.
Baca juga : Diretasnya PDN Disebut Timbulkan Kerugian Keamanan, Ekonomi, hingga Kesehatan
"Ditengah tsunami digital dan arus informasi yang tidak dapat dibendung, serta konflik global yang bergejala sudah selayaknya Indonesia memperkuat keamanan siber. Keamanan siber harus ditingkatkan agar tidak mudah dan tidak sering kebobolan," ujar Said yang juga menjabat Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).
Pemajuan teknologi dan informasi yang tidak terbendung demikian halnya juga ledakan jumlah penduduk dan sampah-sampah peradaban bertebaran secara sporadis. Maka diperlukan upaya terpadu pelembagaan Indonesia untuk mengedukasi generasi muda agar memahami kolaborasi dan konvergensi
"Pertahanan siber harus melibatkan stakeholder bangsa jangan hanya dimonopoli oleh pihak tertentu atau hanya di pihak ketiga. Kesiapsiagaan dalam menjaga hak harus dipikul bersama, kami yakin rakyat yang jago siber jauh lebih banyak jumlahnya daripada birokrat," pungkasnya. (Iam/Z-7)
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta kepada masyarakat untuk tidak menganggap bahwa semua pondok pesantren (ponpes) di Indonesia mengajarkan hal buruk.
Salah satu keindahan Indonesia karena adanya kebhinekaan yang harus terus dipertahankan. Tidak boleh ada satu golongan yang merasa lebih superior dan unggul dari golongan lain
Said mengimbau agar MK di masa mendatang dapat selalu mengedepankan kemaslahatan bangsa dan negara
KH Said Aqil Siroj berpesan kepada Ganjar untuk bisa mempertahankan konsep Islam Nusantara, ketika terpilih menjadi presiden nantinya.
Ganjar mengatakan bahwa pihaknya masih mencari hari yang baik untuk mengumumkan nama bakal calon pendamping dirinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved