Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAKAR IT Alfons Tanujaya mengatakan negara seharusnya memiliki simpanan berkas digital tiga lapis. Hal itu merespon kecerobohan pemerintah yang tidak memiliki cadangan data usai pusat data nasional (PDNS) 2 diserang ransomware.
“Mereka seharusnya memiliki kemampuan memiliki kesadaran bahwa data itu sedemikian penting ini, grasi data tiap kementerian data MK, atau apa, mereka harus back up di data senter bersangkutan, terpisah segmennya,” kata Alfons dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’ Minggu (30/6).
Alfons menjelaskan tiap PDNS seharusnya memiliki cadangan untuk server lainnya. Penyimpanan kedua itu harusnya berjalan dengan otomatis.
Baca juga : Presiden Jokowi Diminta Pecat Menkominfo Budi Arie Setiadi Karena Peretasan PDN
“Sesudah itu, harus di-back up juga ke PDN yang lain, PDN 2, PDN 3, masing-masing harus punya back up-nya dan harus full berjalan otomatis,” ucap Alfons.
Lalu, tiap instansi memiliki simpanan data lokal untuk mengantisipasi serangan. Pemerintah seharusnya mengultimatum itu jauh sebelum serangan peretas dimulai.
“Setelah itu, lapis ketiganya setiap instansi yang mengelola data dikasih tahu juga, ‘lu harus back up’, tiga lapis,” ujar Alfons.
Menurut dia, penyimpanan data tiga lapis bersifat sangat penting dan bukan hanya untuk serangan peretas. Model itu bisa mengantisipasi semua bencana yang berpotensi berbahaya bagi data masyarakat.
“Jadi, kalau terjadi bencana atau apa tenang saja, tinggal tunggu sehari dua hari (selesai),” tutur Alfons. (Z-3)
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Rata-rata pengusaha travel disebutkan setuju dengan digitalisasi. Sebab, transaksi digital bisa lebih praktis digunakan, hingga mencegah terjadinya penipuan.
Bank Indonesia bakal meluncurkan fitur baru dalam kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Fitur tersebut ialah online payment virtual card tokenization sebagai pengembangan teranyar.
Komponen-komponen canggih ini menjadikan Maveric Quantum sebagai laptop pertama Indonesia yang menjalankan Microsoft Copilot+ PCs, menjamin performa AI yang optimal.
Kini banyak pekerjaan yang sudah menggunakanĀ teknologi digital, sehingga perlu bagi masyarakat untuk mengikutiĀ perkembangan digital.
Bagaimana solusinya? Berikut langkah-langkah agar laptop kita berlari kencang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved