Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Rumadi Ahmad mengatakan pada prinsipnya, Istana menghargai keputusan yang diambil oleh Semuel Abrijani Pangerapan, yang mundur dari jabatan Dirjen Aptika Kemenkominfo, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap jabatannya.
Mundurnya Semuel, merupakan imbas Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNs).
Dia tekankan mundurnya Semuel tidak akan menghalangi proses audit tata kelola data dan keamanan PDNs yang saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo.
Baca juga : Kemenkominfo dan BSSN Harus Bertanggung Jawab atas Peretasan PDNS
"Hal ini penting, agar kejadian serangan siber di PDN ini tidak terjadi kembali di kemudian hari," kata Rumadi, melalui pesan yang diterima, Jumat (5/7/2024).
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Pemerintah akan memperkuat kembali backup data agar ketika terjadi serangan siber, layanan dapat pulih lebih cepat dan data publik dapat dienkripsi secara aman dengan standar keamanan dan tata kelola data tier-4.
Baca juga : PDN Diretas, Kemenkominfo dan BSSN Harus Bertanggung Jawab
"Sehingga perlahan, kepercayaan publik dan instansi pemerintah kepada PDN ini dapat berangsur pulih kembali," kata Rumadi.
Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan review dan audit kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
"Di dalam proses penyusunan Rancangan Perpres Lembaga Pengelola Data Pribadi sesuai amanat UU 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi," kata Rumadi. (Z-6)
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi Hasil Survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka 75,6%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved