Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Kominfo dianggap bersalah atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Pasalnya, Kominfo tak meminta backup data ke Telkom Sigma selaku pihak penyedia server.
BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) diminta mengaudit waktu peretasan Pusat Data Nasional (PDN)Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) oleh ransomware.
Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dapat dipulihkan dengan cepat dari serangan ransomware jika pemerintah memiliki sistem penyimpanan data yang tepat.
Menkominfo Budi Arie Setiadi dan BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian tiba-tiba meninggalkan wartawan setelah menghadiri rapat terbatas.
Komisi I DPR RI mendorong pemerintah mendirikan pusat krisis untuk menangani persoalan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Menkominfo Budi Arie akan melaporkan kasus penyerangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ke Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) pada Jumat, 28 Juni 2024.
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid tak sependapat dengan alasan Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dalam persoalan tidak adanya pencadangan data
Pemulihan jaringan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), dari informasi yang pihaknya terima per malam ini, Kamis (27/6), tim Kominfo dan BSSN sedang melakukan migrasi data dari backup server
ANGGOTA Komisi I DPR RI menilai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seperti peramal Mama Lauren. Sebab, BSSN hanya melakukan prediksi terhadap ancaman terjadinya ransomware di 2024.
BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) akui kesulitan mendeteksi pelaku yang menyebarkan virus ransomware di Pusat Data Nasional (PDN).
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyebut telah memprediksi adanya serangan virus ransomware. Prediksi ini telah disampaikan sejak 2023.
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengungkap hanya 2 persen data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang terback up di PDNS Batam.
Pemerintah mencabut koneksi antara PDNS 1, PDNS 2, dan coolsite demi mencegah ransomware menyebar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved