Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ATENSI khusus Presiden Joko Widodo atas penyidikan kasus dugaan korupsi terkait bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 menuai sorotan.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah menilai Jokowi melakukan cherry picking alias pilah-pilih kasus sesuai dengan selera pribadi.
"Ini namanya cherry picking, pilah-pilih kasus selera dengan selera subjektifnya sendiri," kata Herdiansyah kepada Media Indonesia, Kamis (27/6).
Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika
Menurunnya, atensi yang sama tidak ditunjukkan Jokowi terhadap kasus-kasus dugaan korupsi lainnya, terutama kasus penting saat publik menuntut Presiden berbicara. Selama ini, Jokowi justru cenderung irit merespon kasus dugaan korupsi.
Padahal, sambung Herdiansyah, pada dasarnya masyarakat senang jika Presiden dapat menjadi sosok yang menyerukan perang terhadap antikorupsi. Namun, jika inkonsisten seperti Jokowi, publik justru menaruh curiga.
"Ada semacam hidden agenda di balik proaktifnya presiden dalam perkara bansos itu. Kalau mau fair, mestinya kasus-kasus korupsi yang lain diperlakukan sama," pungkasnya.
Baca juga : KPK Ultimatum Dua Tersangka Korupsi Bansos di Kemensos
Di sela kunjungan kerja di Barit Timur, Kalimantan Tengah, Presiden Jokowi mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi bansos penanganan covid-19 tahun 2020 yang merugikan negara Rp125 miliar.
"Saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum," kata Jokowi. (Z-8)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved