Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut bobolnya server Pusat Data Nasional (PDN) sebagai kebodohan atau kecelakaan nasional.
Hal itu diungkapkan Hasanuddin dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI dan Kepala BSSN, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional karena prihatin kita sudah hampir 5 tahun bekerja sama mitra terutama dengan BSSN dan BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif,” ungkap Hasanuddin, Kamis (27/6).
Baca juga : PDNS Surbaya Diserang Ransomware, BSSN Ungkap Hanya 2 Persen Data Terback-Up di PDNS Batam
“Dalam catatan kami saja, pada halaman 26 laporan landscape keamanan siber Indonesia pada tahun 2023 yang dilansir bapak ke kami itu 1.011.229 insiden, tapi terus terusan aja begitu,” ujarnya.
Terkait insiden serangan ransomware, Hasanuddin mempertanyakan apakah hacker tersebut sudah diketahui.
Hasanuddin mengatakan ransomware tersebut harus ditracking dan perlu diusut keberadaan pelaku.
Baca juga : Server PDN Diretas, Komisi 1 Panggil Menkominfo
“Saya pengen tahu seperti apa secara clear dan apakah sumber daya manusia yang Bapak miliki cukup tidak untuk memberikan protect kepada seluruh lembaga negara khususnya masalah itu karena dalam data kami 282 instansi justru ya sudah hancur,” ujarnya.
“Hanya 44 yang diprediksi pulih dan itu hanya mungkin di bawah 100 persen. Ini bencana sebetulnya bencana untuk kita,” paparnya.
Hasanuddin menegaskan jika sumber daya manusia BSSN tidak cukup segera direformasi segera diorganisir oleh mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan dan profesi yang canggih. (Z-8)
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved