Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengungkap hanya 2 persen data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang terback up di PDNS Batam. Sedangkan, PDNS di Surabaya telah diserang ransomware.
"Hanya 2 persen (data terback up di Batam) dari data yang di PDNS Surabaya," ujar Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Kamis, 27 Juni 2024.
Penjelasan Hinsa ini menjawab pertanyaan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengenai kondisi data yang berhasil dicadangkan atau terback up dari PDNS Surabaya. Meutya pun sempat mempertegas kembali jumlah data yang berhasil terback-up.
Baca juga : Komisi I DPR Panggil Menkominfo-BSSN Buntut PDN Diserang
"Hanya 2 persen dari data yang dikunci oleh ransomware di Surabaya? Hanya 2 persen? Oke," terang Meutya.
Dalam paparannya, Hinsa sempat menjelaskan seharusnya ada sistem pencandangan data PDNS, baik di Surabaya, Batam, dan Serpong. Sehingga dapat menekan hilangnya data apabila ada serangan virus.
"Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analog-nya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset," jelasnya.
Oleh karena itu, Hinsa menyebut salah satu masalah utama penyerangan virus ransomware disebabkan karena tidak ada sistem pencandangkan data. Ia pun menilai persoalan ini menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (Z-7)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
UPAYA untuk memperkuat infrastruktur pusat data di Indonesia Timur harus terus digencarkan. Hal itu seiring dengan kebutuhan untuk mendorong pemerataan kapasitas pusat data nasional.
Sistem BPI sudahdipulihkan lebih cepat dari target yang diberikan pemerintah.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir menyebutkan bahwa pusat data nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat disiapkan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved