Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengungkap hanya 2 persen data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang terback up di PDNS Batam. Sedangkan, PDNS di Surabaya telah diserang ransomware.
"Hanya 2 persen (data terback up di Batam) dari data yang di PDNS Surabaya," ujar Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Kamis, 27 Juni 2024.
Penjelasan Hinsa ini menjawab pertanyaan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengenai kondisi data yang berhasil dicadangkan atau terback up dari PDNS Surabaya. Meutya pun sempat mempertegas kembali jumlah data yang berhasil terback-up.
Baca juga : Komisi I DPR Panggil Menkominfo-BSSN Buntut PDN Diserang
"Hanya 2 persen dari data yang dikunci oleh ransomware di Surabaya? Hanya 2 persen? Oke," terang Meutya.
Dalam paparannya, Hinsa sempat menjelaskan seharusnya ada sistem pencandangan data PDNS, baik di Surabaya, Batam, dan Serpong. Sehingga dapat menekan hilangnya data apabila ada serangan virus.
"Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analog-nya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset," jelasnya.
Oleh karena itu, Hinsa menyebut salah satu masalah utama penyerangan virus ransomware disebabkan karena tidak ada sistem pencandangkan data. Ia pun menilai persoalan ini menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (Z-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved