Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TUDUHAN yang disangkakan ke keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak berlaku lagi sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia pencalonan capres dan cawapres. Sementara, masih ada sejumlah pihak yang mengajukan gugatan dugaan melawan hukum kepada keluarga Jokowi.
"Kita tidak lagi menuduh Pak Jokowi dan keluarganya perbuatan-perbuatan melawan hukum. Sebenarnya dengan adanya putusan MK semuanya ini tuntas, tapi kita merasa aneh kok masih terus tidak berhenti," kata kuasa hukum keluarga Jokowi, Otto Hasibuan, di Senayan Avenue, Jakarta, Senin, (3/6).
Salah satu yang disoroti yakni gugatan Kelompok masyarakat yang menamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0. Mereka melayangkan gugatan soal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mantan Ketua MK Anwar Usman, Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta Mensesneg Praktikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2023.
Gugatan beromor 752/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst itu merupakan buntut dari diloloskannya Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo. PN Jakpus telah memutuskan menolak gugatan tersebut pada hari ini, Senin, 3 Juni 2024.
"Dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menangani perkara ini," ujar Otto.
Dia juga menyinggung perihal sejumlah gugatan ke keluarga Jokowi. Mulai dari ijazah palsu Jokowi yang tak terbukti hingga bersekongkol membiarkan Gibran menjadi cawapres Prabowo.
"Bayangkan pak Jokowi ini sebenarnya presiden, tetapi dia dituduh dalam gugatan ini, beliau sebagai ayah kandung dari Gibran dituduh," ucap Otto. (Z-8)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved