Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik kinerja sejumlah lembaga negara dalam rangkain Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Megawati mengaku miris dengan profesionalisme mereka.
“MK (Mahkamah Konstitusi) juga sama saja karena bisa diintervensi kekuasaan,” kata Megawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta Utara. Jumat, (24/5).
Megawati merujuk pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat capres dan cawapres. Beleid itu memungkinkan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya melaju sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Baca juga : Megawati Sentil TNI, Polri, KPU, Bawaslu, MK hingga KPK
“Yang menimbulkan banyak antipati, ambisi kekuasaan mematikan moral dan hati nurani,” ujar dia.
Selain itu, Megawati menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka dinilai tidak maksimal dalam bekerja.
“KPU nya diam, Bawaslu tidak ada suara. Jadi saya berpikir masa saya tidak boleh bersuara? Katanya kita negara demokrasi,” papar dia.
Lantas, Megawati mengaitkan peristiwa itu dengan semangat reformasi. Penerapan reformasi dinilai loyo saat ini.
“Untuk apa reformasi kalau sekarang kok sepertinya hilang dalam sekejap,” tutur dia. (Z-8)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur dan meminta pembenahan sistem keamanan perkeretaapian nasional.
Simak daftar ketua umum partai politik dengan masa jabatan terlama di Indonesia serta analisis urgensi usulan pembatasan masa jabatan ketum parpol.
Dari total sertifikat HAKI yang dibagikan kepada pelaku usaha dan inovator se-Bali, 36 sertifikat di antaranya berhasil diborong oleh perwakilan dari Klungkung.
Hasto Kristiyanto membeberkan suasana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka yang berlangsung sangat cair.
PERTEMUAN antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hari ini (20/3) dinilai membantah spekulasi keretakan hubungan keduanya yang sempat beredar di publik.
Pertemuan yang membahas persatuan dan semangat kebangsaan itu bertujuan untuk mempererat silaturahim menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved