Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai tiga hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penanda demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia masih memiliki harapan. PKS menghormati putusan majelis hakim yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Syaikhu saat menerima kunjungan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (23/4). Syaikhu mengatakan, dissenting opinion yang disampaikan tiga hakim Konstitusi Saldi Isra, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih membuktikan gugatan yang diajukan diakui kebenarannya.
"Dalam sejarah sengketa pilpres di MK baru ini ada dissenting opiinon hakim. Ini sebuah pertanda masa depan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia masih memiliki harapan," kata Syaikhu.
Baca juga : Anies Baswedan akan Temui Presiden PKS Ahmad Syaikhu Siang ini
Syaikhu memahami putusan MK bersifat final dan mengikat. Untuk itu, putusan tersebut harus dihormati karena menjadi ujung proses demokrasi.
Dalam kesempatan itu, Syaikhu juga mengucapkan selamat ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024.
"Kami PKS mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, semoga Allah SWT memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungannya," kata Syaikhu. (Z-3)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Partai Gerindra dalam membangun Indonesia.
Sebanyak 300 porsi sarapan gratis disiapkan oleh calon gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) Ahmad Syaikhu untuk warga Kota Bandung.
PARA partai pendukung terus mengembangkan strategi guna memenangkan pasangan calon yang diusung dalam pilkada. Di Jawa Barat, PKS merekrut 100 ribu kaum ibu sebagai juru kampanye.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menghadirkan tim perumus untuk mempersiapkan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Saat duduk berdampingan bersama Ketua MUI Jawa Barat, Ahmad Syaikhu menyatakan kedatangannya untuk meminta doa dan nasihat dari para ulama
Untuk diketahui, saat ini, Pilkada 2024, sudah memasuki tahapan tanggapan masyarakat. Setelah KPU mengumumkan para bakal pasangan calon memenuhi syarat administrasi.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved