Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya tidak masalah apabila koalisi 01 atau Koalisi Perubahan menginisiasi hak angket untuk segera digulirkan. Menurut dia evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya satu atau dua kelompok.
Apabila koalisi perubahan ingin mengambil alih untuk menggulirkan hak angket dengan segera, Seno mengatakan hal itu tidak masalah dan wajar dalam dinamika politik yang ada.
“Pada dasarnya tidak ada masalah dengan dinamika yang terjadi tentang siapa yang menginisiasi. Kami tetap optimis dan yakin angket dapat bergulir,” kata Seno kepada Media Indonesia, Sabtu (16/3).
Baca juga : Koalisi Perubahan Inisiasi Hak Angket
“Dalam konteks sebagai partai politik, harusnya (menggulirkan hak angket) menjadi tanggung jawab bersama. PDIP mengemban nama, partai demokrasi. Kami berdiri di situ,” tambahnya.
Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga menyampaikan pihaknya saat ini masih fokus untuk mengawal hasil pemilu. Sehingga ia mempersilakan apabila ada inisiasi positif yang diambil oleh koalisi perubahan terkait hak angket.
“PDI Perjuangan konsisten pada sikap kritis terhadap proses pemilu kemarin. Urgensi itu dirasakan oleh para guru besar, aktivis hingga masyarakat yang terbukti dalam survei sebuah media, mayoritas setuju dilakukan suatu mekanisme evaluasi, misalnya melalui angket. Bahkan PBB pun mempertanyakan tentang cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilu kemarin. Sebagai negara demokrasi, kita malu,” pungkasnya.
(Z-9)
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil Timwas Haji DPR di Mekkah, Arab Saudi. Tujuannya, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menyetujui usulan hak angket pengawasan haji.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved