Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem menunggu tindak lanjut PDIP terkait dengan usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Hak angket tersebut diusulkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang didukung PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR saat ini.
"Jadi kita tunggu selanjutnya action dari inisiator," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam, 22 Februari 2024.
Taslim juga menjawab saat dikonfirmasi NasDem tak menjadi inisiator hak angket. Menurut dia, hak angket berkaitan dengan hitung-hitungan kekuatan di fraksi.
Baca juga : Belum ada Pembahasan Hak Angket Kecurangan Pemilu di Fraksi PDIP
"Tidak cukup, jadi kalau angket itukan hitungan-hitungannya angka. Kalau kita tiga (Koalisi Anies-Muhaimin) sama PDIP itu setengah plus sekian. Kalau kami saja (inisiator hak angket), kalau tergantung pada kami, sejak tiga hari yang lalu kami sudah jalan," ujar Taslim.
Taslim tak memungkiri bahwa butuh kekuatan fraksi. Ia tak menampik kekuatan PDIP sebagai fraksi terbesar.
"Artinya PDIP tanpa kami juga tidak bisa jalan, kami tanpa PDIP tidak bisa jalan. Tapi karena ini yg menginisiasi PDIP kami tunggu respons selanjutnya, oke?" ucap Taslim.
Sementara itu, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan soal hak angket menunggu arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia menekankan bahwa sikap politik tersebut harus menunggu keputusan pimpinan parpol.
"Pemilik dari partai politik adalah ketua umum. Nah ketua umum belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau tidak," ujar Sahroni. (Z-7)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved