Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Salim Segaf Al-Jufri memberikan pidato kebangsaan pada Kampanye Akbar AMIN di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sabtu (10/2/2024).
Dalam pidatonya, Dr. Salim menyampaikan harapannya agar terjadi perubahan positif bagi bangsa. Ia meyakini bahwa kemenangan pasangan AMIN akan membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia.
"Saudara sebangsa setanah air, perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak bergandengan tangan. Selama 10 tahun, kita merasakan betapa sulitnya perekonomian. Kebijakan pemerintah dan legislasi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, ini harus mengalami perubahan," tegas Dr. Salim.
Baca juga : Pulang Jalan Kaki, Muhaimin Iskandar Foto Bareng dan Sedekah
Dalam pengamatannya selama 10 tahun, Dr. Salim melihat banyak kekurangan di berbagai aspek.
"Perubahan harus segera terjadi demi masa depan bangsa yang lebih baik. Ketika saya akan masuk ke sini, saya merasakan jalan kaki selama 1,5 jam," jelas Dr.Salim.
"Meskipun banyak peserta yang berjalan, semuanya nyaman dan tanpa keluhan. Ini adalah tanda bahwa perubahan akan terjadi di negeri ini dan dirasakan oleh semua," lanjutnya.
Baca juga : Tiga Remaja dari Tangerang Terdorong Bersih-Bersih di JIS
Dr. Salim menekankan semangat cinta tanah air sebagai kunci perubahan.
"Pertama, kita harus siap mencintai Indonesia dengan segala suku, agama, dan kelompoknya. Kita juga harus menjaga alamnya. Kedua, kita harus siap membela NKRI bukan hanya sebagai slogan, tapi dari hati yang paling dalam," ucap Salim.
"Perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak bergandengan tangan, bahu membahu, dan bersolidaritas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," tambahnya.
Baca juga : Anies Baswedan: Belum Ada Rapat Akbar Politik Dihadiri Sebanyak JIS
Dengan semangat ini, Dr. Salim berharap Indonesia dapat mewujudkan keadaan sejahtera, gemah ripah, dan loh jinawi bagi seluruh rakyatnya.
Kampanye Akbar Anies-Muhaimin dihadiri jutaan massa pendukung dari berbagai kelompok,yang dihadiri pasangan Capres Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN), tokoh bangsa Jusuf Kalla dan pimpinan partai politik pengusung. (S-4)
Baca juga : Anies Baswedan Sebut Keringat Pendukungnya seperti Kristal karena Berjuang Perubahan
Komunikasi berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk ketahanan keluarga yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved