Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KECURANGAN pemilu telah mencederai keberlangsungan demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Kampanye Nasional (jurkamnas) Ganjar - Mahfud Oktafiandi saat menggelar Training of Trainer (ToT) di Kecamatan Maleber dan Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan.
Pembekalan kepada ratusan relawan Baraya Kang Okta (BKO) di dua kecamatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan soliditas dalam target memenangkan Ganjar-Mahfud dan menjemput hattrick PDIP di Pemilu 2024 mendatang.
"Jangan intervensi hati nurani rakyat, jangan sekali-kali ganggu kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya,” ujar Oktafiandi, Kamis (8/2).
Baca juga : Kecurangan Pemilu 2024 Berpotensi Kembalikan Indonesia ke Zaman Orde Baru
Melihat gelombang dukungan yang semakin masif, Oktafiandi optimis Ganjar-Mahfud bisa memenangkan Pilpres di tengah kencangnya dugaan intervensi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kekuasaan. Menurutnya, untuk urusan rakyat, urusan pemilu hati nurani harus dikedepankan.
“Siapa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi kehendak rakyat, maka sejarah membuktikan, mereka akan tergulung dalam ombak perlawanan rakyat," katanya.
Kondisi ini ikut diperparah dengan ketidaktegasan beberapa orang jenderal purnawirawan TNI atas pikiran, perkataan, dan perbuatan soal pelanggar HAM di masa lalu.
Baca juga : Simpul Relawan Anies Baswedan Deklarasi Kawal TPS
"Sudah dua kali pemilu mereka keras menolak pelanggar HAM untuk jadi capres. Bahkan mereka berorasi di media dengan bangga telah memecatnya saat itu. Sekarang demi kekuasaan, justru mereka berada di kubu sebelah," terangnya.
Oktafiandi menjelaskan, fenomena buka suaranya sejumlah tokoh bangsa, seperti Sinta Wahid dan Jusuf Kalla yang mengkritisi pemaksaan skenario satu putaran harus menjadi catatan penting bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.
Tidak hanya itu, Oktafiandi menjelaskan, gelombang protes juga datang dari sejumlah sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi dan gelombang aksi mahasiswa yang mulai meluas di beberapa daerah.
Baca juga : Bus Kampanye Dibatalkan Sepihak, Timnas Amin: Tindakan yang Khianati Demokrasi
"Pemilu bukan saja soal menang kalah, tapi ada tanggungjawab moral merawat kultur demokrasi yang sudah diperjuangkan dan dibangun dengan susah payah," jelasnya.
Hadir juga dalam ToT di dua kecamatan tersebut, yakni H Atip Muchlis, dan Eno Sulaena yang juga merupakan caleg DPRD Kabupaten Kuningan dari PDIP.
Dalam upaya mencapai target kemenangan, Oktafiandi telah berkeliling di hampir semua kecamatan hingga tingkatan desa di Kabupaten Kuningan dan Ciamis bersama caleg DPRD Provinsi Jabar dari PDIP, Ika Siti Rahmatika.
Baca juga : Relawan IndonesiAnies Soroti Kualitas Demokrasi Indonesia
Selain melakukan sosialisasi, Oktafiandi juga membentuk relawan BKO untuk mengawal suara Ganjar-Mahfud dan PDIP. (Z-8)
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Aksi demo mahasiswa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh kepolisian
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk keperluan data pemilih di Suku Anak Dalam, Jambi, Rabu (17/7).
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved